TIM YUSTISI AKAN MELAKUKAN PENERTIBAN ANGKUTAN

Jumat, 04 Nopember 2016

Rapat pembahasan rencana penertiban operasional angkutan umum dengan aplikasi online yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemarin kamis (3/11) diruang rapat Dishub Infokom Prov. Bali.


Dihadiri oleh Tim yustisi terdiri dari Direktur lalu lintas polda Bali, kepala dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah provinsi Bali Kepala Satpol PP provinsi Bali, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, Direktur Urusan Bina Operasional Lalu lintas Provinsi Bali, Kasubdit Gakkum, Ditlantas Provinsi Bali, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Satpol PP Provinsi Bali, Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan, Dinas Koperasi,Usaha Mikro kecil dan menengah Provinsi Bali, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Satu Pintu, Badan Penanaman Modal dan Persizinan Provinsi Bali, Kepala Seksi Penegakan Hukum.

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, SH, MH yang juga selaku Ketua Tim Yustisi. Beliau menyampaikan disamping pengawasan, penertiban penegakkan hukum merupakan salah satu tugas Dishub, yang perlu disikapi dalam penertiban ini adalah perpanjangan masa sosialisasi menteri perhubungan No 32 Th 2016 Tentang penyelenggaran angkutan umum dalam trayek sampai dengan 1 April 2016.Beliau mengungkapkan kepada tim Yustisi apabila angkutan konvesional dan angkutan online tidak sesuai dengan aturan yang berlaku agar dilakukan tindakan tegas berupa tilang, juga disampaikan dalam melakukan penindakan mental dan kekuatan harus dipertahankan. Beliau juga mengingatkan di setiap kesempatan untuk Tidak Pungli. Kasi Laka Gakum Lantas Polda Bali Orpa Sari MT memberikan saran agar penindakan dimulai dari seputaran bandara, untuk personil apabila ada dikabupaten Kota dipersilahkan untuk dikoordinasikan.

Denpasar,3 November 2016

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali