Dirjen Perhubungan tanggapi Persoalan Angkutan Di Bali.

Rabu, 16 Nopember 2016

Anggota DPD RI asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna gelar pertemuan dengan sejumlah pihak baik dari Kemenhub RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ,dan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Bali A.A. Ngurah Sudarsana dengan peserta dari Organda Bali, sopir lokal Bali dan juga sopir angkutan online. Dalam pertemuan Selasa (8/11/2016) yang mengambil termpat gedung Praja Sabha di Kantor Gubernur Bali berusaha membedah permasalahan antara pihak sopir lokal Bali dan sopir angkutan online.

Dalam pertemuan itu, Arya Wedakarna menyatakan jika Desa adat berhak dan diperbolehkan melakukan penindakan dan kebijakan tersendiri terkait pelarangan angkutan online Grab, Uber, dan GoCar di wilayahnya masing-masing. Ia juga memahami jiwa warga di Desa Adat melakukan penolakan angkutan aplikasi online dengan memasang baliho himbauan dan pelarangan di setiap wilayah Desa Adat. 

Senator muda Bali itu mengungkapkan jika Bali dengan Desa Adat nya berhak mengelola aturan yang berlaku diwilayahnya masing-masing. Aturan dari Desa Adat harus dihormati bersama karena itulah ke istimewaan di Bali. Untuk itu, lanjut Arya Weda, dengan adanya aturan pelarangan di Desa Adat di Bali, ia menghimbau jangan sampai taksi online melanggar hukum adat.

Selain mendesak angkutan aplikasi online segera mengurus segala perijinannya agar mematuhi Peraturan Menteri (PM) 32 dari Kementerian Perhubungan, Arya Wedakarna juga berharap permasalahan krusial taksi online yang menjadi permasalahan inti lainnya yakni soal tarif taksi online yang tidak logis dan jauh dari harga yang wajar. Ia juga mengajak semua pihak mulat sarira dan sama-sama menahan diri untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan taksi online di Bali ini.

diakhir pertemuan, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pudji Hartanto Iskandar menyapaikan pandangannya dan sekaligus sosialisasi perpanjangan PM 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek selama 6 bulan kedepan.  

Beliau membeberkan dalam PM 32 itu diatur jika taksi online persyaratannya minimal 5 orang bergabung dengan perusahaan atau koperasi yang berbadan hukum. Selain itu, kata Puji, angkutan online harus punya pool atau garasi jangan sampai parkir dipinggir jalan. 

Denpasar,9 November 2016.

Pranata Humas Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Bali.